Persoalan ketersediaan sarana produksi pertanian tetap menjadi topik utama dalam agenda kedaulatan pangan, terutama terkait dengan alur distribusi pupuk subsidi yang sering kali mengalami kendala di lapangan. Bagi petani skala kecil, akses terhadap pupuk dengan harga terjangkau adalah napas utama untuk menjalankan kegiatan produksi pangan mereka. Namun, realita di berbagai daerah menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk sering terjadi justru pada saat musim tanam tiba, yang memicu lonjakan harga di pasar gelap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penyaluran yang ada masih memerlukan perbaikan yang fundamental agar bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi melalui kartu tani untuk merapikan data penerima dalam mata rantai distribusi pupuk subsidi. Langkah ini bertujuan agar penyaluran lebih tepat sasaran berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akan tetapi, kendala teknis seperti gangguan sinyal di wilayah pelosok hingga kurangnya pemahaman petani mengenai penggunaan sistem digital menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, banyak petani yang secara administratif berhak, justru kesulitan mendapatkan jatah pupuk mereka. Sinkronisasi data antara pemerintah desa dan dinas terkait harus terus diperbarui secara berkala agar tidak ada petani kecil yang terabaikan dalam sistem distribusi ini.
Peran kios resmi sebagai garda terdepan dalam distribusi pupuk subsidi juga perlu diawasi secara ketat oleh pihak berwenang dan masyarakat. Praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menjadi laporan yang sering terdengar di berbagai wilayah sentra pertanian seperti Jombang. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang bermain dalam rantai distribusi sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Keadilan bagi petani tidak akan tercipta selama masih ada celah bagi para spekulan untuk mengambil keuntungan pribadi dari program bantuan sosial yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut.
Selain penguatan pengawasan, edukasi mengenai penggunaan pupuk secara berimbang juga harus sejalan dengan perbaikan distribusi pupuk subsidi itu sendiri. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada pupuk kimia subsidi harus mulai dikurangi dengan memperkenalkan pupuk organik secara masif. Jika petani mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri, maka tekanan terhadap permintaan pupuk subsidi akan berkurang, dan kesehatan tanah dapat terjaga untuk jangka panjang. Program pemerintah dalam memfasilitasi pembuatan pupuk mandiri di tingkat kelompok tani bisa menjadi strategi pelengkap yang sangat efektif untuk mengatasi masalah kelangkaan yang berulang setiap tahun.