Modernisasi sektor agraria di Jawa Timur terus digalakkan melalui penyaluran berbagai sarana mesin, namun perlunya Evaluasi Efektivitas Bantuan menjadi poin krusial agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia. Di Kabupaten Jombang, ribuan unit traktor, mesin tanam (transplanter), hingga mesin panen (combine harvester) telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani dalam beberapa tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya produksi di tengah semakin sulitnya mencari tenaga kerja manual di pedesaan, namun hasil di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua bantuan tersebut memberikan dampak maksimal terhadap produktivitas lahan.
Salah satu poin penting dalam Evaluasi Efektivitas Bantuan tersebut adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan merawat alat-alat modern tersebut. Seringkali, bantuan diberikan tanpa adanya pelatihan teknis yang mendalam bagi para anggota kelompok tani. Akibatnya, banyak alat pertanian yang mengalami kerusakan dini karena kesalahan penggunaan atau dibiarkan terbengkalai karena mahalnya biaya suku cadang dan minimnya teknisi servis di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan ekosistem pemeliharaan yang memadai di tingkat lokal.
Selain faktor teknis, Evaluasi Efektivitas Bantuan juga menyoroti masalah distribusi yang terkadang kurang tepat sasaran atau hanya dinikmati oleh segelintir pengurus kelompok tani saja. Terdapat laporan bahwa beberapa mesin bantuan justru lebih sering disewakan oleh individu tertentu daripada digunakan secara bergilir oleh seluruh anggota kelompok sesuai peruntukannya. Ketidakadilan akses ini memicu kecemburuan sosial dan menghambat tujuan awal pemerataan kesejahteraan bagi petani kecil. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari dinas terkait untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh komunitas petani.
Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil Evaluasi Efektivitas Bantuan ini dengan mengubah strategi pemberian hibah menjadi model pendampingan berkelanjutan. Pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang profesional di setiap desa dapat menjadi solusi untuk mengelola bantuan alat secara lebih terorganisir, transparan, dan berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, biaya perawatan dapat diambil dari sistem sewa yang murah antar anggota, sehingga keberadaan mesin-mesin tersebut tetap terjaga kondisinya dalam jangka panjang. Langkah ini sangat penting agar ketergantungan petani terhadap bantuan fisik dari pemerintah dapat berkurang secara perlahan dan beralih menuju kemandirian ekonomi.