Kondisi Harga Gabah Jombang kini sedang berada pada titik yang sangat memprihatinkan bagi para pahlawan pangan lokal. Saat memasuki musim panen raya yang seharusnya menjadi momen sukacita, para petani justru harus menelan pil pahit karena nilai jual hasil jerih payah mereka merosot tajam di bawah harga pembelian pemerintah. Fenomena ini diperparah dengan masuknya beras impor ke pasar-pasar tradisional yang membuat serapan gabah lokal oleh penggilingan besar menjadi sangat terbatas. Ketidakpastian ekonomi ini membuat masa depan sektor pertanian di wilayah Jombang kian terancam.
Penyebab merosotnya Harga Gabah Jombang disinyalir karena adanya penumpukan stok di tingkat pedagang akibat kalah bersaing dengan beras luar negeri yang harganya lebih kompetitif. Para petani mengaku bahwa biaya produksi yang mereka keluarkan, mulai dari pembelian bibit, pupuk, hingga upah buruh tani, terus merangkak naik, namun hasil penjualan gabah kering panen (GKP) tidak mampu menutupi modal tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan banyak petani yang akan terjerat utang dan tidak memiliki modal untuk memulai musim tanam berikutnya.
Menanggapi fenomena Harga Gabah Jombang yang tidak stabil ini, serikat petani setempat mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar melalui Bulog. Penyerapan gabah dengan harga yang adil sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat para petani agar tidak beralih profesi. Selain itu, pengawasan terhadap jalur distribusi beras impor harus diperketat agar tidak masuk ke wilayah-wilayah sentra produksi padi saat musim panen tiba. Perlindungan terhadap kedaulatan pangan harus dimulai dari pemberian jaminan harga yang layak bagi petani di tingkat akar rumput.
Dampak dari rendahnya Harga Gabah Jombang juga mulai mempengaruhi daya beli masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sebagai kabupaten yang mengandalkan sektor agraris, lesunya pendapatan petani berdampak pada sepinya transaksi di pasar dan toko-toko lokal. Inovasi dalam pengelolaan pascapanen, seperti pengeringan mekanis dan penggilingan mandiri, mulai dilirik sebagai solusi agar petani memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dan tidak bergantung pada tengkulak. Namun, semua itu membutuhkan dukungan modal dan pendampingan teknis dari instansi terkait.