Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali diguncang oleh skandal finansial yang melibatkan oknum internal institusi. Pihak kejaksaan baru-baru ini mengungkap adanya penyimpangan dalam jejak aliran dana yang seharusnya dialokasikan untuk operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kasus ini mencuat setelah hasil audit rutin menemukan ketidaksesuaian saldo mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, sosok bendahara yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kas tersebut kini dinyatakan buron setelah mangkir dari beberapa kali panggilan pemeriksaan resmi oleh penyidik.
Penyelidikan mendalam terhadap jejak aliran dana tersebut menunjukkan adanya modus pemindahan saldo secara bertahap ke beberapa rekening pribadi dan keluarga pelaku. Oknum bendahara di Jombang ini diduga memalsukan tanda tangan kepala sekolah untuk mencairkan dana bantuan operasional yang seharusnya digunakan untuk perbaikan fasilitas kelas dan pengadaan buku literasi siswa. Pelarian pelaku yang terkesan mendadak ini memperkuat dugaan bahwa penyelewengan telah dilakukan secara sistematis dalam kurun waktu satu tahun terakhir tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal.
Pihak kepolisian telah memasukkan nama pelaku ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan koordinasi lintas wilayah untuk mempersempit ruang geraknya. Penelusuran jejak aliran dana juga mencakup aset-aset tidak bergerak yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi tersebut, seperti tanah dan bangunan yang baru saja diakuisisi oleh pelaku. Masyarakat diimbau untuk memberikan informasi jika melihat keberadaan tersangka, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat berdampak pada kualitas layanan pendidikan bagi ratusan siswa yang kehilangan hak atas fasilitas yang layak.
Dampak dari korupsi ini menyebabkan beberapa program ekstrakurikuler dan pemeliharaan gedung sekolah di Jombang terhenti total. Para guru yang mengandalkan tunjangan dari dana tersebut juga mengalami kesulitan finansial yang berdampak pada motivasi mengajar di kelas. Kasus ini menjadi alarm keras bagi setiap institusi pendidikan untuk memperketat sistem dual control dalam pengelolaan keuangan. Transparansi melalui laporan digital yang dapat diakses oleh komite sekolah menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh satu individu di masa depan.