Pungutan liar atau pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan perdesaan masih menjadi masalah meresahkan yang membebani masyarakat pencari kerja. Maraknya keberadaan oknum calo atau oknum aparat desa yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming jaminan diterima bekerja di pabrik atau perusahaan sekitar sangat merugikan warga kurang mampu. Praktik kecurangan ini menutup kesempatan bagi tenaga kerja yang memiliki potensi dan kualifikasi baik hanya karena mereka tidak mampu membayar uang suap yang diminta.
Modus operandi dari aksi penipuan rekrutmen ini sangat beragam, mulai dari pemotongan uang pendaftaran, biaya administrasi buatan, hingga kewajiban membayar uang seragam dengan harga fantastis sebelum proses seleksi dimulai. Banyak pencari kerja di desa yang terpaksa berutang kepada rentenir demi memenuhi tuntutan uang pungli tersebut karena sangat membutuhkan pekerjaan. Hal ini tentu membuat beban ekonomi warga semakin terpuruk ketika penipuan terjadi atau ketika gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Untuk memberantas tindakan ilegal ini, langkah penanganan aksi pungutan liar harus dilakukan secara tegas dan sistematis melalui transparansi informasi rekrutmen. Pihak manajemen perusahaan yang beroperasi di wilayah desa wajib membuka saluran pendaftaran tenaga kerja secara terbuka dan dapat diakses langsung oleh warga tanpa melalui perantara oknum tertentu. Pemasangan pengumuman resmi di balai desa yang menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya sepeser pun sangat efektif untuk mencegah penipuan.
Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Saber Pungli dan aparat kepolisian setempat harus menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pemerasan dalam proses penerimaan kerja. Pembentukan posko pengaduan anonim di tingkat kecamatan akan memberikan keberanian bagi masyarakat untuk melaporkan praktek penyelewengan yang mereka alami tanpa takut mendapat ancaman balasan. Pembinaan etika kepemimpinan bagi aparat desa juga harus terus ditingkatkan secara berkala.
Proses penerimaan tenaga kerja yang jujur, transparan, dan berbasis kompetensi akan menciptakan iklim investasi daerah yang sehat serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat desa. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama tanpa harus diperas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama mengawasi dan memberantas segala bentuk praktik pungutan liar demi melindungi hak-hak para pencari kerja di perdesaan.