Aset Milik pemerintah daerah berupa tanah dan bangunan gedung operasional kembali didata ulang secara menyeluruh oleh tim penataan barang milik daerah. Kegiatan inventarisasi aset ini dilakukan untuk memastikan kejelasan status kepemilikan hukum, pemanfaatan fisik, serta kerapian administrasi inventaris aset publik. Langkah penertiban ini sangat penting guna mencegah timbulnya sengketa lahan, alih fungsi ilegal, serta kerugian keuangan daerah akibat pengelolaan aset yang kurang tertib. Seluruh properti milik negara dicatat secara digital ke dalam sistem database inventaris terpadu.
Dalam proses pendataan lapangan tersebut, petugas memasang papan plang penanda kepemilikan resmi serta mengukur kembali batas-batas fisik tanah gedung milik pemerintah. Petugas juga memverifikasi kesesuaian antara dokumen sertifikat resmi dengan pemanfaatan fisik bangunan di lapangan oleh unit-unit kerja yang menggunakannya. Bagi properti yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, petugas mengaudit kesesuaian dokumen perjanjian sewa-menyewa serta kepatuhan pembayaran retribusi ke kas daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penataan aset publik daerah ini.
Pihak dinas pengelola keuangan dan aset daerah menegaskan bahwa penertiban barang inventaris milik negara merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Aset-aset properti yang mangkrak atau tidak terpakai secara optimal akan ditata ulang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga. Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama pemanfaatan properti milik daerah dengan pihak swasta atau UMKM sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemanfaatan properti secara optimal akan menambah pendapatan asli daerah.
Masyarakat menyambut positif dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam menertibkan seluruh barang inventaris milik negara secara transparan dan akuntabel. Warga berharap tidak ada lagi lahan atau gedung milik daerah yang terbengkalai, kumuh, atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak berhak. Properti milik pemerintah sebaiknya difungsikan sebesar-besarnya untuk kepentingan pelayanan publik, sarana olahraga, taman kota, atau pusat kegiatan ekonomi warga. Kejelasan status properti milik negara memberikan rasa aman bagi seluruh warga daerah.
Inventarisasi dan pendataan ulang terhadap aset milik pemerintah daerah ini membuktikan keseriusan SPI Jombang dalam mewujudkan tata kelola barang daerah yang tertib dan akuntabel. Pemerintah mengajak seluruh warga untuk ikut serta menjaga dan merawat setiap fasilitas publik yang dibangun menggunakan dana anggaran daerah. Jika menemukan indikasi perusakan atau penguasaan ilegal atas aset milik daerah, masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang. Mari kita jaga bersama kekayaan dan aset daerah demi kemakmuran bersama.